Pernyataan kontroversial datang dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, yang menyebut sebagian warga Tangerang sebagai “gaptek” atau gagap teknologi saat menanggapi antrean panjang warga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Pernyataan itu disampaikan Lukman saat menghadiri kegiatan di SMK Negeri 3 Tangerang. Ia menyayangkan masih banyak warga yang datang langsung ke Disdukcapil hanya untuk melegalisasi Kartu Keluarga (KK).
“Saya sudah sosialisasi lewat media sosial. KK sekarang sudah digital, ada barcode-nya, jadi tidak perlu lagi dilegalisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lukman menambahkan bahwa kemudahan ini belum dimanfaatkan oleh sebagian warga karena kurangnya pemahaman teknologi.
“Semua sudah dimudahkan, tinggal cetak. Tapi ini menandakan bahwa masih banyak warga Banten yang tidak mengerti digital. Maklum, orang kampung,” tambahnya dengan nada kurang sabar.
Pernyataan ini memicu tanggapan dari berbagai pihak. Ketua Umum Perkumpulan PERANGKAP , dalam keterangannya menyayangkan sikap pejabat yang cenderung menyalahkan masyarakat tanpa melihat kelemahan dari sisi pemerintah dalam menyampaikan informasi.
“Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat. Sosialisasi harusnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya lewat media sosial. Tidak semua warga punya akun media sosial atau aktif di sana,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi semestinya dilakukan secara terstruktur melalui kanal resmi pemerintah, RT/RW, sekolah, hingga tempat ibadah, bukan hanya mengandalkan unggahan media sosial yang jangkauannya terbatas.
Fenomena ini kembali menyoroti lemahnya komunikasi publik dari sejumlah instansi, di tengah upaya digitalisasi pelayanan yang sebenarnya bertujuan mempermudah masyarakat.
(Redaksi)
