
TANGERANG, POSTANGSEL.COM
Politik di Kota Tangerang, Banten tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota / Wakil Walikota Tangerang sibuk dan bahkan biner dan sepanduk berjejer bermacam pasangan calon, terpajang di sepanjang Jalan TMP Taruna Kota Tangerang.
Kurang pengawasan tentang pelaksanaan Perwal dan Perda Kota Tangerang, Pol.PP tidak cakap dalam tugasnya.
Pihak Pol.PP sebagai penegak Perda dan aturan perwal juga tak ada niat, jumat (28/06)
Binner san sepanduk, seperti Sahrudin matan Wakil Walikota Tangerang terpajang di jalan masuk Pemkot Tangerang, di papan reklamet.
Pihak Pol.PP Kota Tangerang belum menertibkan baleho, Binner dan sepanduk yang berbentu imbauan.
Sebenarnya juga belum waktunya kompanye sepanduk dan kata imbauan sudah beredar.
“Melihat padang mata sudah tak elok dan curi star dan pihak Pol.PP tidak ada melakukan penangan pencopotan”, katanya Ediar, SH pengujung kantor Walikota tadi siang.
Menurut Ediar, ini sebaiknya lokasi trategis perkantoran tak usah di pasang reklame, Binner, Sepanduk dan apa-pun bentuknya yang berbauk politik itu sudah tidak etis.
Hal ini bisa saja mencuri star, agar di kenal oleh warga.
Atau bisa saja, yang banyak iklan reklame, ubul-ubul di jalan itu banyak pendukung, belum tentu.
“Kami berharap pada Pihak Pemkota Tangerang, agar sepanduk yang berpolitik agar di copot”, tuturnya Dr. Samsiar, S.IP,.M.Si Dosen Fakultas pemerintahan salah satu di Banten.
Menurut Samsiar, seharus Pol.PP tidak harus menunggu perintah untuk cabut pasangan pencalonan Pilkada untuk bejejer di Jalan strategis, Seperti Jalan Mt. Hariyono, Jalan Iskandar, Jalan Nyimas Melati, Gatot Subroto, Jalan TMP Taruna, dan banyak lainnya.
“Jika sudah ada untuk kompaye baru pasang juga tidak apa, Karena di anjurkan”, tuturnya.
( Henry )
Related Posts
Penyembelihan Hewan Kurban PWI Kabupaten Tangerang: Teladani Nilai Nabi Ibrahim.
Harison Mocodompis, menjelaskan Kementerian ATR/BPN terlibat karena menjadi salah satu pendukung pembangunan infrastruktur.
SELUNDUPKAN ORANG KE KAMBOJA LEWAT JAKARTA MALAYSIA PUJIONO, PROTOKOLER KEMENTRIAN, ZAIN PROTOKOLER POLDA BANTEN. SARIF PROTOKOLER HAJI. DI TUNTUT HANYA 1,6 TAHUN.
Ny. Parida minta pada Pemerintah Diskon dan bentuk program pemerintah harus tepat sasaran jangan omon-omon.
Setelah di pemilihan ketua RW, lalu Lurah lantik RW terpilih.
No Responses