Para Aktivis minta Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal juga harus jadi Target Operasi KPK.

Jakarta, postangsel.com.
Kasus-kasus korupsi yang terjadi wamen Naker juga bisa terjadi pula di kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, hal ini salah satu bentuknya etika, pikiran pendek dan pengki naik kebale-red, artinya orang kampung dan orang miskin jadi penjabat, ujung-ujungnya korupsi.
Ia jahat karena baru menerima pasilitas Negara, seolah-olah ia hebat di antara orang lain.
Para Aktivis minta Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal juga harus jadi Target Operasi KPK.
Ia tak berpikir, bahwa kejahatn ia lakukan tidak terbayang orang banyak jadi sensara.
Dengan serakahnya, dan ia selama ini orang susah kini jadi penjabat.
Maka dengan cara ia mendapatkan keuntungan dari rakyat dan di peras seperti kain anduk basa menjadi kering.
Seperti pepatah, Ia tak sadar kain anduk itu sudah habis airnya lalu ia bercerita bahka kain anduk kering di peras.
“Semoga yang lain dari Noel Immanuel ketangkap yang mengumpul pajak negara tak sampai pada penyetoran pajak negara,” ujarnya Dr Moses Ribrrt Waimuri SH.Mth.
Menurut Dr. Moses, banyak lagi kasus membela tikus tikus yang lantang berbicara di TV dan Media Sosial dan berkeliaran dengan lezatnya melahah lumbung pajak yang tak sampai pada Negara.
Hal ini perlu di catat dengan penggelontoran Dana desa bermiliard miliard dari APBN, tetapi juga pihak Kementerian Desa Tertinggal kemungkinan ada apa?.
“Mereka par guli pat buat rekayasa opini publik untuk pemanfaatan kinerja yang tidak transparansi dan keterbukaan informasi publik, tentang pembangunan Daerah Tertinggal”, katanya Dr. Moses.
Menurut informasi, bahwa ada Rasa euforia dapat anggaran dari pusat yang seyogyanya dimanfaatkan untuk percepatan, namun kecepatan terstruktur, sistematis dan masive perkembangan kemajuan pembangunan masyarakat dipelosok desa setanah air lbdovesia ini.
Namun pada kenyataannya timbul aroma bau busuk terjait Kontrol sosial masyarakat lndependen UU Pers No 40 th 1999.UU.KIP No 14 th 2008.
“Pelaku pelaku Kepala desa buat catatan kegiatan fiktif, demi keuntungan cawe cawe pribadi memperkaya diri, komunitas kroni kroni berpengaruh di tingkat desanya”, ujarnya Agip Supendi SH pada rajapos.net.
Kata Agip, bahwa Terstruktur , Koruptor didesa kita pahami kawan, kejahatan korupsi dan yang terkait terjadi adalah jantung dari.marak dan banyak masalah kecil.
Pemanfaatan dana desa Itulah yang menghancurkan Republik ini ,hakekatnya kedaulatan suatu negara digembosi dari tingkat pembangunan desa.
“Memicu kerawanan sosial masyarakat pengaruh ketidakstabilan, menjebak kebijakan fluktuatif semua manusia Indonesia menjadi yang manusia termiskin didunia”, ujarnya Agip.
Dan juga 195 juta penduduk dibawah garis kemiskinan kronis ujar Dr Moses Robert Waimuri SH.Mth memanaskan dialog lnteraktive disiang ini Minggu 24/08/2025.
Kankernya polemik menghalalkan segala cara ,gejolak keterpurukan ekonomi dunia modern itulah korupsi dana desa.
Contoh kongkrit korupsi dana desa Sabusalam yang viral bukan athe abuse power sekadar penyalahgunaan wewenang hampir diseluruh pelosok tanah air, juga Sampali Deser.
Namun masalah luar biasa ,Polemik krusial Usut tuntas ,bongkar ,tangkap dan adili transparansi dan faktor penggunaan dana desa fuktif tidak tepat sasaran.
Timbul kesan ketidak berdayaan pihak lnspektorat walikota, Bupati, Pemprov setempat maupun APH,Kejati OTT KPK kurang gercep turun gunung menilai proyek proyek fiktif terselubung.
Menatasnamakan dana desa ,miris dilematis keluhan warga masyarakat tidak tertanggapi serius berbagai alssan, kurang bukti lah.
Macam macam lah sehingga berlari ditempat kesan Kepala desa merasa kebal hukum.
Kontribusi laporan Dumas penggelontoran dana desa riskan tanpa pengawasan transparansi inspektorat dan tokoh masyarakat terkesam asal asalan.
Mengmark up anggaran suatu proyek adalah suatu perbuatan melawan hukum harus diproses tidak menunggu bola ,gercep..tidak melongo nunggu komando dari atas kurang profesional ,proporsionalisme.
“lni menggerogoti negara dimulai dari desa ,sinyalemen yang sangat berbahaya dan analogis mematikan pembangunan sumber daya manusia”,ujar Bunda Tiur Simamora aktivis 70-an.
(dr. bernard)